Ridwan Djamaluddin Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Babel, Mendagri: Bekerjalah Sebaik Mungkin

oleh -
Ridwan Djamaluddin Dilantik Sebagai Penjabat Gubernur Babel, Mendagri: Bekerjalah Sebaik Mungkin
Ridwan Djamaluddin resmi dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian, sebagai penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Babel. (Tangkapan Layar Instagram Kemendari)

BELITONGEKSPRES.CO.ID, JAKARTA – Ridwan Djamaluddin resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sebagai penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, menggantikan Erzaldi Rosman Djohan yang telah habis masa jabatannya.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ridwan Djamaluddin bersama 4 penjabat gubernur lainnya berlangsung di Ruang Sasana Bhakti Praja, Gedung C Lantai 3 Jl. Merdeka Utara No. 7, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis 12 Mei 2022.

Adapun 5 penjabat Gubernur yang dilanti, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten, Direktur Jendral Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Babel.

Kemudian, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Selanjutnya, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.

Lalu yang terakhir adalah Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP Kementerian Dalam Negeri Komisaris Jenderal (Purn) Paulus Waterpauw. Paulus dilantik sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian, berpesan kepada seluruh penjabat gubernur yang dilantik harus siap dan taat dalam bekerja, melaksanakan fungsi dan tugas yang diembankan.

”Bekerjalah sebaik mungkin didasari dengan ketentuan dan UU yang berlaku. Lakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, forum koordinasi pimpinan daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah kota dan masyarakat,” tutur Tito Karnavian.

Pemilihan penjabat gubernur sesuai aturan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

”Penjabat gubernur di tahun berikutnya akan ditentukan setelah melihat hasil evaluasi dari penjabat yang ditunjuk saat ini. Syaratnya pejabat tinggi madya setara eselon I,” jelas Tito Karnavian.

Terpisah Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan Kemendagri harus memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengangkatan penjabat kepala daerah agar pelayanan publik berjalan.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK telah memberikan panduan terkait mekanisme penunjukan Pj. kepala daerah seperti Kemendagri harus melakukan pemetaan kondisi riil dan memperhatikan kepentingan daerah masing-masing.

Menurut dia, Penjabat kepala daerah yang ditunjuk juga dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang.

Putusan MK juga melarang anggota TNI/Polri aktif ditunjuk sebagai Pj. kepala daerah. Kecuali terlebih dahulu bermutasi menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Itu dengan catatan apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka,” jelasnya.

Amar putusan MK tersebut mengikat dan harus dilaksanakan secara konsisten. Hal itu menurut dia karena gelombang pertama pengisian Pj. kepala daerah sudah mulai dilakukan pekan ini.

“Sebagai negara hukum, Kemendagri harus taat asas dan taat hukum apa yang telah ditetapkan dan yang diputuskan oleh MK,” katanya.

Politikus PAN itu menegaskan bahwa Komisi II DPR RI akan selalu mengawasi kinerja para Pj. kepala daerah yang ditunjuk Mendagri agar dapat menjalankan kewajibannya sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Pasal 201 ayat 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) terkait pengangkatan penjabat kepala daerah. MK juga memberi panduan perihal pengisian penjabat kepala daerah kepada pemerintah.

Pasal 201 ayat 10 UU Pilkada menyebutkan: “Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 201 ayat 11 UU Pilkada disebutkan: “Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. (disway.id)