Pengawasan Sangat Penting, Penambahan Kuota Bukan Satu-satunya Solusi Atasi Kelangkaan BBM

oleh -
Pengawasan Sangat Penting, Penambahan Kuota Bukan Satu-satunya Solusi Atasi Kelangkaan BBM
Komisi III DPRD Provinsi Babel melakukan pertemuan dengan pihak Marketing Operation Region II Fuel Terminal Tanjungpandan, Kamis (16/9).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait distribusi BBM ke setiap SPBU di Pulau Belitung. Mereka mengunjungi PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Fuel Terminal Tanjungpandan, Kamis (16/9).

Kedatangan Komisi III DPRD Provinsi Babel H Taufik Mardin bersama dua Anggota Komisi III yaitu Eka Budiartha dan Rudi Hartono, didampingi Hiswana Migas Belitung Sopian dan Frans.

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Babel H Taufik Mardin mengatakan, kedatangan mereka sebagai tindaklanjut keluhan masyarakat yang akhir-akhir ini sulit mendapat BBM. Kepada pihak Pertamina di Tanjungpandan meminta 2 langkah jangka pendek yang harus segera dilaksanakan.

“Pertama ada pembagian waktu di SPBU, misalnya pagi hingga siang dan sore hari. Untuk umumnya pagi hari sampai siang, dan sorenya memang bagi orang-orang yang membeli untuk dijual lagi di tingkat pengecer, supaya tidak kacau,” kata Taufik Mardin kepada Belitong Ekspres.

Kedua, mereka meminta agar pihak terkait membuatkan suatu catatan dengan sistem administrasi seperti mencatat plat nomor mobil dan motor, serta pengisian juga harus ada batasan. “Jangan mobil muatan 50 liter, tetapi isinya sampai 100 liter. Nah hal-hal itu yang kita batasi dalam waktu dekat ini,” terangnya.

Selain itu, Taufik menyebutkan mereka juga akan segera mempersiapkan langkah jangka panjang guna mengatasi permasalahan BBM di Pulau Belitung. Diantaranya akan berkoordinasi dengan pihak Pertamina dan Pemerintah Daerah.

“Kita akan duduk bersama baik Gubernur, Forkopimda, DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini. Sebab ini masalah yang luar biasa, jangan sampai masyarakat tambah sengsara di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini,” katanya.

Lebih lanjut Taufik mengatakan, mengenai pengawasan di lapangan tentunya mereka akan segera berkoordinasi dengan Gubernur dan Forkopimda Babel, Pemerintah Kabupaten dan Kota. Berdasarkan informasi yang didapatnya, BBM itu digunakan untuk aktivitas penambangan, sehingga segera diselesaikan dengan baik.

“Terkait penambahan kuota, misal pertamax 20 KL satu hari, tapi sekarang ada penambahan 49 KL. Ternyata itu tidak cukup juga dan barangnya juga tidak ada di masyarakat,” sebut Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Oleh karena itu, penambahan kuota bukan satu-satunya solusi, akan tetapi pengawasan dan penertiban juga sangat penting dilakukan. Ia juga tidak menampik, bahwa masyarakat Belitung saat ini banyak yang beraktivitas di tambang, guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

“Akan tetapi, itu jangan sampai merugikan masyarakat lainnya terkait BBM. Kita harus bijak lah dan sama-sama tidak merugikan, kita paham semua sama-sama mencari rejeki,” pungkas Taufik Mardin.

Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Provinsi Eka Budiartha menyebut diperlukan kerjasama semua pihak untuk mengatasi kelangkaan BBM di Pulau Belitung. Artinya Gubernur harus menginisiasi atau memfasilitasi pertemuan di Pulau Belitung dengan mengundang semua pihak yang terkait dan berkompeten dalam pendistribusian BBM.

“Hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena sesungguhnya suplay BBM dari Terminal Pertamina ke SPBU normal dan Lancar. Misalnya kemarin saja untuk Pertamax ada suplay sebanyak 49 KL dari biasanya cuma 20 KL, tapi kemana Pertamax tersebut,” tukasnya.

Maka dari itu, diperlukan suatu kebijakan terpadu dan komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan di Provinsi Babel. Pihak Provinsi harus duduk bersama dengan Pemda Kabupaten Belitung dan Beltim, guna menyelesaikan masalah tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi III DPRD Babel lainnya Rudi Hartono mengatakan, Pulau Belitung darurat BBM. Terutama masih lemahnya pengawasan distribusi BBM, sehingga yang terjadi diantaranya ada user yang membeli BBM bolak-balik, sehingga menambah jumlah antrian.

“Kita minta pihak Pertamina dan SPBU melakukan pengawasan ekstra dengan mendata plat nomor yang mengisi bbm sehingga azas pemerataan bisa tercapai. Kemudian, untuk penyebaran distribusi BBM juga belum merata ke semua desa. Ini dibuktikan dengan baru hadirnya 6 titik pertashop di Pulau Belitung,” sebut Rudi.

Menanggapi hal itu, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II Fuel Terminal Tanjungpandan akan berkoordinasi dengan PT Pertamina di Palembang, guna menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut. Makanya, mereka belum memberikan keterangan lebih lanjut. (dod)