Pemerintah Subsidi Harga Minyak Goreng Rp 3,6 Triliun

oleh -
Pemerintah Subsidi Harga Minyak Goreng Rp 3,6 Triliun
Pedagang minyak goreng curah di Pasar Wonokromo. (Dipta Wahyu/JawaPos)

BELITONGEKSPRES.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah akan mengeluarkan subsidi harga minyak goreng sebanyak Rp 3,6 triliun sejak harga sudah mulai mengalami kenaikan sejak Mei 2021.

Puncaknya, saat ini minyak goreng di pasaran dipatok di kisaran Rp 18.000–Rp 22.000 per liter. Situasi yang jelas membuat masyarakat, terutama ibu-ibu, di berbagai daerah menjerit.

Berdasar data historis infopangan.jakarta.go.id, misalnya, harga minyak goreng pada Januari 2021 tercatat masih di kisaran Rp 13.700 per liter hingga yang paling mahal Rp 15.500 per liter. Sempat turun tipis hingga medio April 2021, harganya kembali merangkak naik pada Mei.

Hingga kemarin (5/1), harga terendah minyak goreng Rp 18.000 dan tertinggi Rp 22.000 per liter. Rata-rata harga minyak goreng di DKI mencapai Rp 19.693 per liter.

Sementara itu, mengutip sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok (Siskaperbapo) Provinsi Jawa Timur, harga rata-rata minyak goreng di tingkat konsumen per kemarin adalah Rp 19.419 per liter. Harga minyak curah Rp 19.072.

Presiden Joko Widodo pun memberikan atensi pada fluktuasi harga minyak tersebut. Dia meminta menteri perdagangan menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.

Dalam Rakortas pangan kemarin, pemerintah menetapkan harga minyak goreng kemasan sederhana di tingkat konsumen Rp 14.000 per liter.

’’Pemerintah mengambil kebijakan menyediakan minyak goreng untuk masyarakat dengan harga Rp 14.000 per liter di tingkat konsumen yang berlaku di seluruh Indonesia,’’ ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Untuk menjamin hal itu, pemerintah memberikan subsidi pada komoditas tersebut. Subsidi minyak goreng dilakukan selama enam bulan dengan opsi perpanjangan.

’’Penyediaan ini disiapkan untuk enam bulan ke depan. Akan dievaluasi di bulan Mei dan ini dapat diperpanjang,’’ imbuh Airlangga.

Volume minyak goreng yang akan digelontorkan dalam program subsidi itu sebanyak 1,2 miliar liter selama enam bulan. Pemerintah mengeluarkan dana Rp 3,6 triliun untuk menutup selisih harga di pasar ditambah dengan PPN.

Dananya mengunakan anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Nanti badan itu harus menyediakan dan melakukan pembayaran Rp 3,6 triliun.

BPDPKS akan menunjuk surveyor independen dalam mempersiapkan mekanisme kerja sama. ”Kemudian, nanti menteri keuangan menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atau selisih harga dan ini mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga lain, termasuk Kementerian Perindustrian, terkait dengan SNI,’’ katanya.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi oleh harga crude palm oil (CPO) dunia yang naik menjadi USD 1.340/MT. Kenaikan harga CPO itu mengakibatkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan.

Lutfi menjalankan perintah presiden dalam upaya menekan harga minyak goreng. Salah satunya, menggelar operasi pasar dengan melepas 4 juta liter dari 11 juta liter minyak goreng.

”Sampai hari ini (kemarin, Red) kita masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter minyak goreng di 47.000 gerai pasar modern. Hari ini sudah mencapai 4 juta. Jadi, 7 jutanya on going,’’ ujar Lutfi.

Menurut dia, produksi minyak goreng kemasan akan dilanjutkan. Mengingat, masih ada 7 juta liter yang harus disebar. Pihaknya bersama jajaran terkait akan mengusahakan proses produksi bisa berlangsung pada awal pekan depan.

”Kita akan mulai, mudah-mudahan produksi segera berlangsung tidak akan lebih lama dari awal minggu depan. Sehingga di akhir minggu depan mencapai hampir seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan,’’ sambungnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menanggapi adanya gejolak harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur ayam, dan sejenisnya. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya antisipasi untuk menangani gejolak harga kebutuhan pokok tersebut.

’’Yaitu, melalui penjualan atau operasi pasar oleh menteri perdagangan, sudah dilakukan,’’ katanya di sela peresmian enam rumah ibadah di Universitas Pancasila, Jakarta, kemarin.

Ma’ruf berharap gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut merupakan fenomena Natal dan tahun baru (Nataru) saja.

Harapannya, ketika momen Nataru selesai, harga-harga kembali stabil. Meski begitu, Wapres mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar tetap dilanjutkan. Selain itu, pemerintah akan terus melakukan upaya pengendalian harga lainnya.

Ma’ruf juga menyampaikan perhatian kepada pihak-pihak yang memiliki stok kebutuhan pokok. Dia meminta jangan sampai gejolak harga di tengah masyarakat digunakan untuk kepentingan pribadi. ’’Untuk mencari keuntungan semata,’’ tuturnya.

Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, pihak-pihak yang memiliki stok kebutuhan pokok untuk dijual diharapkan bisa mengendalikan harga.

Dengan begitu, tidak menambah beban atau kesulitan di tengah masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan pemulihan ekonomi secara keseluruhan. (dee/wan/agf/c6/fal)